Berita Terkini

Desa/Kelurahan Huta Baringin Desa/Kelurahan Sinonoan Desa/Kelurahan Aek Mual Desa/Kelurahan Lumban Dolok Desa/Kelurahan Huraba II Desa/Kelurahan Huraba I Desa/Kelurahan Simaninggir Desa/Kelurahan Siabu Desa/Kelurahan Simangambat Desa/Kelurahan Huta Puli Desa/Kelurahan Huta Raja Desa/Kelurahan Sihepeng Sada Desa/Kelurahan Sihepeng Tolu Desa/Kelurahan Sihepeng Dua Desa/Kelurahan Sihepeng Opat Desa/Kelurahan Sihepeng Lima Desa/Kelurahan Sihepeng Desa/Kelurahan Sibaruang Desa/Kelurahan Huta Godang Muda Desa/Kelurahan Muara Batang Angkola Desa/Kelurahan Tanjung Sialang Desa/Kelurahan Tangga Bosi III Desa/Kelurahan Tangga Bosi II Desa/Kelurahan Tangga Bosi I Desa/Kelurahan Pintu Padang Julu Desa/Kelurahan Pintu Padang Jae Desa/Kelurahan Lumban Pinasa

Perbesar Huruf A- A+

  [caption id="attachment_11252" align="aligncenter" width="1280"] Asisten 1 Setkab Madina, Alamulhaq Daulay, SH memberikan tanggapan dan penjelasan terkait Ketidaksinkronan data faktual 4 (empat) desa dengan Permendagri No. 137 Tahun 2017[/caption] [caption id="attachment_11251" align="aligncenter" width="1280"] Ketua KPU Madina, Agus Salam menjelaskan Permasalahan empat Desa di Madina yang penempatan kecamatannya tidak sinkron dengan Permendagri No. 137 Tahun 2017 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan[/caption]

Sosialisasi di Kecamatan Tambangan KPU Madina melaksanakan Sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat bersama Jajaran kebawah (PPK, PPS dan Relawan Demokrasi di Setiap Kecamatan se Kabupaten Mandailing Natal). Pelaksanaan ini bertujuan agar seluruh kalangan masyarakat dapat mengetahui dan memahami pelaksanaan Pemilu di 17 April 2019. Sosialisasi terhadap Pemilih Muda Sosialisasi terhadap Pemilih Muda Sosialisasi terhadap Pemilih Perempuan

DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAERAH PEMILIHAN : VII (TUJUH) DCT DPRD PROVINSI SUMUT DAPIL VII (TUJUH)

Jakarta, kpu.go.id- Penyusunan program kegiatan dan anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) tahun 2014 harus mampu mengakomodir kebutuhan anggaran yang berbasis kinerja sebagai tolak ukur akuntabilitas kinerja KPU.