Berita Terkini

Kordiv. Hukum dan Pengawasan Menghadiri Sidang Lanjutan di Mahkamah Konstitusi melalui Luring. Ketua KPU Kabupaten Mandailing Natal dan Kordiv. Teknis Penyelenggara menghadiri Sidang Lanjutan di Homebase Hotel Grand Mercure Harmoni melalui Daring KPU Mandailing Natal Menghadiri sidang lanjutan sengketa Pemilihan Bupati Mandailing Natal tahun 2020 dengan register perkara 86/PHP.BUP-XIX/21pada tanggal 25 Februari 2021. Mewakili KPU Madina dihadiri langsung di Gedung MK oleh Komisiner a.n Muhammad Yasir Nasution selaku Kordiv. Hukum dan Pengawasan dan H. Mulyadi, SH. MH selaku kuasa hukum, dan hadir secara daring oleh komisioner a.n Fadhillah Syarief selaku Ketua dan Muhammad Ikhsan selaku Kordiv. Teknis.Sidang berlangsung sejak pukul 13.30 WIB sampai sekitar 18.30 WIB dengan agenda mendengarkan keterangan saksi/ahli serta, pemeriksaan alat bukti dan bukti tambahan.Menurut informasi yang diterima agenda selanjutnya adalah pembacaan putusan, namun belum diketahui jadwalnya.

Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Daerah Pemilihan ( Dapil) 5 Mandailing Natal yang

Nama lengkap :

[caption id="attachment_7907" align="aligncenter" width="505"] Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Ranto Baek, Azizan Hakim (32), menyusuri jalan berbatu saat monitoring Daftar Pemilih Tetap (DPT) ke desa Dua Sepakat, Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal. (Foto.dok/MK/KPU Madina).[/caption]     Kaki kiri Ucok menahan motor bebek keluaran tahun 2000-an yang hampir saja terpeleset. Batu-batu kali sebesar kepalan tangan orang dewasa, menghiasi hamparan jalan tanah liat menanjak dan menurun membelah bukit, menuju Dua Sepakat. Diiringi rintik-rintik gerimis, Ucok beserta rekannya, Gusnar, tetap tarik gas penuh semangat.

[caption id="attachment_9719" align="aligncenter" width="543"] Sekretaris

Panyabungan-KPU Madina (18/12/2019) Berdasarkan Peraturan KPU Republik Indonesia nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan KPU Republik Indonesia nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 serta Peraturan KPU Republik Indonesia nomor 18 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan KPU Republik Indonesia nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/