Berita Terkini

PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL

Pengumuman Pendaftaran Lembaga Survei Pengumuman Pendaftaran Lembaga Survei A. Syarat Pendaftaran Lembaga Survei : rencana jadwal dan lokasi Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu;akte pendirian/badan hukum lembaga;susunan kepengurusan lembaga;surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilu telah bergabung dalam asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat;pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) lembar;surat pernyataan bahwa lembaga Survei: a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu; b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu; c. bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas; d. mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi Penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai,tertib, dan lancar; e. benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat; f. tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data; g. menggunakan metode penelitian ilmiah; dan h. melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu. B. Jenis-jenis Survei Atau Jejak Pendapat : Survei tentang perilaku Pemilih;Survei tentang hasil Pemilu;Survei tentang kelembagaan Pemilu seperti Penyelenggara Pemilu, Partai Politik, parlemen/legislatif, pemerintah; dan/atauSurvei tentang Pasangan Calon. C. Kewajiban Lembaga Survei :1. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilu wajib menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada KPU, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei, Jajak Pendapat, dan/atau Penghitungan Cepat Hasil Pemilu. 2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. informasi terkait status badan hukum; b. keterangan terdaftar sebagai lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu; c. susunan kepengurusan; d. sumber dana; e. alat yang digunakan; f. metodologi yang digunakan; dan g. hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu. 3. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilu wajib menyampaikan salinan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan hasil Penghitungan Cepat kepada KPU.Jadwal Pendaftaran Lembaga Survei D. Jadwal Pendaftran Lembaga Suvei : 1. Pengumuman Pendaftaran : 17 Maret 2019 s/d 19 Maret 2019 2. Pendaftaran Peserta : 20 Maret 2019 s/d 22 Maret 2019 3. Pengumuman Peserta sebagai Lembaga Survei : 24 Maret 2019

DOKUMENTASI PENYAMPAIAN PENGHARGAAN KEPADA INDIVIDU/INSTANSI/ORGANISASI YANG TURUT BERPARTISIPASI MENSUKSESKAN PEMILU 2014 DI MANDAILING NATAL

[caption id="attachment_3167" align="aligncenter" width="4608"] DOKUMENTASI PENYAMPAIAN PENGHARGAAN OLEH KETUA KPU, AGUS SALAM, S.H. I KEPADA DRS. M. YUSUF, M.Si SELAKU SEKRETARIS DAERAH KABUPTEN MANDAILING NATAL, YANG TURUT BERPARTISIPASI MENSUKSESKAN PEMILU 2014 DI MANDAILING NATAL[/caption] [caption id="attachment_3168" align="aligncenter" width="4608"] DOKUMENTASI PENYAMPAIAN PENGHARGAAN KEPADA DRS. M. YUSUF, M.Si SELAKU SEKRETARIS DAERAH KABUPTEN MANDAILING NATAL, YANG TURUT BERPARTISIPASI MENSUKSESKAN PEMILU 2014 DI MANDAILING NATAL, DIRUANG KERJA KETUA KPU KABUPATEN MANDAILING NATAL.[/caption] [caption id="attachment_3169" align="aligncenter" width="4608"] DOKUMENTASI PENYAMPAIAN PENGHARGAAN OLEH KETUA KPU KEPADA KAKAN KESBANG LINMAS, YANG TURUT BERPARTISIPASI MENSUKSESKAN PEMILU 2014 DI MANDAILING NATAL[/caption] [caption id="attachment_3170" align="aligncenter" width="4608"] DOKUMENTASI PENYAMPAIAN PENGHARGAAN KEPADA INDIVIDU/INSTANSI/ORGANISASI YANG TURUT BERPARTISIPASI MENSUKSESKAN PEMILU 2014 DI MANDAILING NATAL[/caption] [caption id="attachment_3171" align="aligncenter" width="4608"] DOKUMENTASI PENYAMPAIAN PENGHARGAAN KEPADA KAPOLSEK MADINA YANG TURUT BERPARTISIPASI MENSUKSESKAN PEMILU 2014 DI MANDAILING NATAL[/caption] [caption id="attachment_3172" align="aligncenter" width="4608"] FOTO BERSAMA PENYAMPAIAN PENGHARGAAN KEPADA KAPOLSEK MADINA YANG TURUT BERPARTISIPASI MENSUKSESKAN PEMILU 2014 DI MANDAILING NATAL[/caption] [caption id="attachment_3173" align="aligncenter" width="4608"] DOKUMENTASI PENYAMPAIAN PENGHARGAAN KEPADA INDIVIDU/INSTANSI/ORGANISASI YANG TURUT BERPARTISIPASI MENSUKSESKAN PEMILU 2014 DI MANDAILING NATAL[/caption] [caption id="attachment_3174" align="aligncenter" width="4608"] DOKUMENTASI PENYAMPAIAN PENGHARGAAN KEPADA INDIVIDU/INSTANSI/ORGANISASI YANG TURUT BERPARTISIPASI MENSUKSESKAN PEMILU 2014 DI MANDAILING NATAL[/caption] [caption id="attachment_3175" align="aligncenter" width="4608"] DOKUMENTASI PENYAMPAIAN PENGHARGAAN KEPADA INSTANSI YANG TURUT BERPARTISIPASI MENSUKSESKAN PEMILU 2014 DI MANDAILING NATAL[/caption] [caption id="attachment_3176" align="aligncenter" width="4608"] DOKUMENTASI PENYAMPAIAN PENGHARGAAN KEPADA INSTANSI YANG TURUT BERPARTISIPASI MENSUKSESKAN PEMILU 2014 DI MANDAILING NATAL[/caption] [caption id="attachment_3177" align="aligncenter" width="4608"] DOKUMENTASI PENYAMPAIAN PENGHARGAAN KEPADA INSTANSI YANG TURUT BERPARTISIPASI MENSUKSESKAN PEMILU 2014 DI MANDAILING NATAL[/caption] [caption id="attachment_3178" align="aligncenter" width="4608"] DOKUMENTASI PENYAMPAIAN PENGHARGAAN KEPADA INSTANSI YANG TURUT BERPARTISIPASI MENSUKSESKAN PEMILU 2014 DI MANDAILING NATAL[/caption] [caption id="attachment_3179" align="aligncenter" width="3456"] DOKUMENTASI PENYAMPAIAN PENGHARGAAN KEPADA INSTANSI YANG TURUT BERPARTISIPASI MENSUKSESKAN PEMILU 2014 DI MANDAILING NATAL[/caption] [caption id="attachment_3180" align="aligncenter" width="4608"] DOKUMENTASI PENYAMPAIAN PENGHARGAAN KEPADA INSTANSI YANG TURUT BERPARTISIPASI MENSUKSESKAN PEMILU 2014 DI MANDAILING NATAL[/caption] [caption id="attachment_3181" align="aligncenter" width="960"] DOKUMENTASI PENYAMPAIAN PENGHARGAAN KEPADA DANRAMIL 13 YANG TURUT BERPARTISIPASI MENSUKSESKAN PEMILU 2014 DI MANDAILING NATAL[/caption] [caption id="attachment_3182" align="aligncenter" width="720"] DOKUMENTASI PENYAMPAIAN PENGHARGAAN KEPADA POLRES MADINA YANG TURUT BERPARTISIPASI MENSUKSESKAN PEMILU 2014 DI MANDAILING NATAL[/caption] [caption id="attachment_3183" align="aligncenter" width="720"] DOKUMENTASI PENYAMPAIAN PENGHARGAAN KEPADA POLRES MADINA YANG TURUT BERPARTISIPASI MENSUKSESKAN PEMILU 2014 DI MANDAILING NATAL[/caption] [caption id="attachment_3184" align="aligncenter" width="720"] DOKUMENTASI PENYAMPAIAN PENGHARGAAN KEPADA ORGANISASI YANG TURUT BERPARTISIPASI MENSUKSESKAN PEMILU 2014 DI MANDAILING NATAL[/caption] [caption id="attachment_3185" align="aligncenter" width="960"] DOKUMENTASI PENYAMPAIAN PENGHARGAAN KEPADA ORGANISASI YANG TURUT BERPARTISIPASI MENSUKSESKAN PEMILU 2014 DI MANDAILING NATAL[/caption] [caption id="attachment_3186" align="aligncenter" width="4608"] DOKUMENTASI PENYAMPAIAN PENGHARGAAN KEPADA PLT. BUPATI MADINA YANG TURUT BERPARTISIPASI MENSUKSESKAN PEMILU 2014 DI MANDAILING NATAL[/caption] [caption id="attachment_3187" align="aligncenter" width="960"] DOKUMENTASI PENYAMPAIAN PENGHARGAAN KEPADA PLT. BUPATI MADINA YANG TURUT BERPARTISIPASI MENSUKSESKAN PEMILU 2014 DI MANDAILING NATAL[/caption]

KPU Madina Tidak Berwenang Membentuk TPS Khusus

[caption id="attachment_7796" align="aligncenter" width="553"] Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, Agus Salam. (Foto.dok/along/KPU Madina)[/caption] KPU Madina-Panyabungan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mandailing Natal (Madina), Agus Salam menegaskan, KPU Madina tidak berwenang dan tidak dapat membentuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) Khusus bagi warga binaan yang berada di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kotanopan. Hal itu disampaikannya untuk menyahuti permintaan Kepala Cabang Rutan Kotanopan perihal permohonan pengadaan TPS khusus di Cabang Rutan Kotanopan. Agus Salam menambahkan, pembentukan TPS hanya dapat dilakukan sebelum Daftar Pemilih Tetap (DPT) disahkan, yaitu paling lambat tanggal 2 Oktober 2015 lalu berdasarkan usulan dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) setempat.