Panyabungan-KPU Madina (29/07/2019) KPU Madina gelar Rapat Pleno Rutin rencana kegiatan Minggu kedepan dalam upaya memaksimalkan serta meningkatkan kinerja Komisioner serta jajaran Sekretariat KPU Madina yang berlangsung di Aula Kantor KPU Madina, Senin (29/07/2019) Rapat Pleno Rutin KPU Madina 29 Juli 2019 Rapat dibuka langsung oleh Ketua KPU Madina, Fadhillah Syarief, dalam rapat tersebut hadir Komisioner Anggota, Ahmad Faisal, Muhammad Ikhsan, Muhammad Yasir Nasution dan Muhammad Husein Lubis serta jajaran Sekretariat KPU Madina. Rapat Pleno Rutin KPU Madina 29 Juli 2019 Rapat pleno rutin ini mengagendakan pembahasan tindak lanjut rencana kegiatan minggu sebelumnya dan rencana kegiatan minggu kedepan. Beberapa hal yang dibahas dalam rencana kegiatan minggu kedepan diantaranya; Divisi Perencanaan, Data dan Informasi;Input DPK ke Aplikasi SIDALIH;Menindak lanjuti Anggaran Pilkada Madina Tahun 2020;Tindaklanjut Penyusunan Laporan Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan surat KPU RI Nomor 993/PY.02.5-SD/01/KPU/VII/2019; Divisi Teknis Penyelengaraan Pemilu;Menindak lanjuti Surat KPU RI Nomor : 1010/PL.01.9-SD/06/KPU/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019, perihal penggunaan Situng dan penjelasan beberapa ketentuan dalam Penetapan Perolehan Kursi dan Calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal pada Pemilu Tahun 2019;Persiapan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi dan Calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal pada Pemilu Tahun 2019 Pasca Keputusan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) oleh Mahkamah Konstitusi (MK);Melakukan pencermatan hasil Print Out draf BA dan SK tentang penetapan Calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal pada Pemilu Tahun 2019 sesuai format pada Aplikasi Sistem Informasi Penghitungan (Situng); Divisi Hukum dan Pengawasan;Monitoring/Update PHPU Tahun 2019 Khususnya permohonan Partai Nasdem di Daerah Pemilihan (Dapil) Madina 4 Pasca 29 Juli 2019;Persiapan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi dan Calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal pada Pemilu Tahun 2019 Pasca Keputusan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Divisi Hukum dan Pengawasan; Divisi Sosialisasi, SDM dan Parmasy;Menindaklanjuti surat KPU RI Nomor 1000/PL.01.6-SD/06/KPU/VII/2019 perihal kegiatan Evaluasi Fasilitasi Kampanye Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019;Membuat draf Laporan Rapat Koordinasi (Rakor) Parmasy sekaligus menunggu arahan dari KPU Provinsi Sumatera Utara; Divisi Keuangan, Umum dan Logistik;Menyurati Sekretariat PPK Se- Kabupaten Mandailing Natal untuk penyampaian laporan pertanggung jawaban Keuangan untuk Bulan Mei dan Juni 2019 pada Pemilu Tahun 2019;