Berita Terkini

KPU Kabupaten Mandailing Natal laksanakan Rapat Koordinasi terkait persiapan Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 Panyabungan, 27/10/20 Debat merupakan kegiatan adu argumentasi antara dua pihak atau lebih, baik secara perorangan maupun kelompok, dalam mendiskusikan dan memutuskan masalah dan perbedaan. Secara formal, debat banyak dilakukan dalam institusi legislatif seperti parlemen, terutama di negara-negara yang menggunakan sistem oposisi. Contoh lain debat yang diselenggarakan secara formal adalah debat antar kandidat legislatif dan debat antar calon Presiden/Wakil Presiden, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan/atau Walikota/Wakil Walikota yang umum dilakukan menjelang pemilihan umum, dan pemilihan kepala daerah. Pelaksanaan Kampanye dilakukan dengan metode : pertemuan terbatas;pertemuan tatap muka dan dialog;debat publik/debat terbuka antar-Pasangan Calon;penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;pemasangan Alat Peraga Kampanye;penayangan iklan Kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan/atau Media Daring; dan/ataukegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye

Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Daerah Pemilihan ( Dapil) 2

Undang

[caption id="attachment_7620" align="aligncenter" width="594"] KPU umumkan Jumlah Minimal Dukungan Calon Perseorangan[/caption] KPU Madina-Panyabungan Jakarta, kpu.go.id,- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan Kabupaten/Kota di 101 Daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017 akan mengumumkan syarat minimal dukungan bagi pasangan calon perseorangan pada tanggal 1 Mei 2016. Hal tersebut terungkap dalam uji publik Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2017, Senin (14/3) di Ruang Sidang Utama KPU. Berbeda dengan pada pelaksanaan Pilkada sebelumnya, Fery Kurnia Rizkyansyah, Anggota KPU RI mengatakan jumlah minimal syarat dukungan calon perseorangan pada Pilkada 2017 ditentukan berdasarkan jumlah DPT Pemilu terakhir. Selain basis data penentuan jumlah minimal, yang berbeda dalam rancangan Peraturan KPU tersebut ialah adanya penambahan waktu bagi pelaksanaan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan tahap 2 menjadi tujuh hari. Rancangan Peraturan KPU ini juga tidak mengatur secara detail tentang tahapan sengketa perselisihan hasil pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut karena Mahkamah Konstitusi telah memiliki Peraturan tersendiri yang mengatur tentang jadwal penyelesaian sengketa PHP, sehingga KPU akan berpedoman pada peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut. Hadar Nafis Gumay, Anggota KPU RI mengatakan bahwa rancangan tahapan, program dan jadwal Pilkada ini ditetapkan secara umum. KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dapat membuat track jadwal tersendiri apabila terdapat situasi-situasi khusus. Situasi-situasi khusus sebagaimana dimaksud Hadar antara lain adalah apabila NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) belum ditandatangani

[caption id="attachment_9921" align="aligncenter" width="715"] Ketua KPU Madina, Agus Salam (kedua kiri-tengah) memaparkan PKPU 2/2017 saat kegiatan knowledge sharing yang berlangsung di Aula KPU Madina, Kamis (3/8).[/caption]   KPU Madina

Panyabungan-KPU Madina (17/02/2020) KPU Madina gelar rapat pleno rutin internal yang membahas rencana kegiatan Minggu sebelumnya dan rencana kegiatan Minggu kedepan dalam upaya memaksimalkan serta meningkatkan kinerja Komisioner dan jajaran Sekretariat yang berlangsung di Aula Kantor KPU Madina, Senin (17/02/2020). Rapat dibuka langsung oleh Ketua KPU Madina, Fadhillah Syarief, rapat juga di hadiri oleh komisioner KPU Madina, Ahmad Faisal, Muhammad Ikhsan, Muhammad Husein Lubis, Muhammad Yasir Nasution, juga Sekretaris KPU Madina, Sayur Nasution,